Peta Politik Pilkada Sragen 2015

(SRAGEN)—Peta politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 di Bumi Sukowati menunjukkan arah yang jelas setelah para pimpinan empat partai politik (parpol) bertemu dengan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis, 2 April 2015.

Empat parpol yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Lintas Parpol Sragen tersebut meliputi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pertemuan tersebut menjadi sebuah embrio koalisi besar yang akan memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 2015.

Ketua DPD PKS Sragen Dedy Endriyatno, Ketua DPC Partai Demokrat Sragen Joko Saptono, Sekretaris DPC Partai Gerindra Sragen Lulik Agus Sulistyanto, Ketua DPC PPP Sragen Rus Utaryono memberi lampu hijau kepada PDIP untuk mencarikan kandidat calon wakil bupati (cawabup). PDIP mengajukan syarat dalam embrio koalisi itu, yakni calon bupati (cabup) harus dari PDIP.

Ketua DPC PDIP Sragen Bambang Samekto menyatakan siap berkoalisi dengan Forum Lintas Parpol. Dia mengatakan kendati memiliki kursi terbesar di DPRD Sragen, PDIP tetap terbuka untuk berkoalisi dengan partai mana pun.

Ketua DPC PPP Sragen, Rus Utaryono, berpendapat pertemuan tersebut masih bersifat penjajakan koalisi. Dia menyebut hasil penjajakan koalisi dengan PDIP mendapat progres yang signifikan.

Kekuatan koalisi Forum Lintas Parpol-PDIP

No	Koalisi parpol	Calon Potensial
1	Koalisi Forum Lintas Parpol-PDIP Anggota: a.   PDIP b.   PKS c.   P. Demokrat d.   P. Gerindra e.   PPP	1.   Sugiyamto 2.   Kusdinar Untung Yuni Sukowati 3.   Bambang Samekto 4.   Budiono Rahmadi 5.   Sutimin
2	Koalisi Golkar-PKB Anggota: a.   Golkar b.   PKB	1.   Agus Fatchur Rahman 2.   Mukafi Fadli 3.   Agus Budhiarto

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Read More

PKS Solo Jaring Balon Kepala Daerah dari Internal

SOLO—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo melakukan pemilihan raya (pemira) untuk menjaring bakal calon (balon) wali kota atau wakil wali kota (wawali) dari internal partai. Hasil pemira yang dilakukan secara tertutup itu akan menjadi pertimbangan Tim Optimalisasi Musyarakah (TOM) untuk menentukan arah koalisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Solo 2015.

Pemira yang digelar Sabtu-Minggu,27-28 September 2014, itu melibatkan 1.000-an kader PKS se-Kota Bengawan, baik dari kader pemula, kader muda, kader dewasa, sampai kader ahli. Setiap kader memiliki hak suara untuk mengisi formulir yang disediakan pengurus DPD PKS Solo. Formulir itu hanya berisi dua pertanyaan, yakni pertanyaan tentang adakah kader PKS yang memiliki kapabilitas menjadi balon kepala daerah dan pertanyaan lanjutan tentang siapa nama kader itu.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail, saat ditemui, Sabtu, 27 September 2014, mengatakan pemira menjadi amanat musyawarah daerah (musda) pada akhir 2010 yang harus dilaksanakan. Menurut dia, ada dua rekomendasi musda yang harus direalisasikan PKS Solo, yakni menjadikan PKS sebagai partai pemenang kedua di Solo dan menjadikan kader PKS menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Atas dasar dua amanat itu, Ghofar, sapaan akrabnya, menyatakan rekomendasi pertama sudah terealisasi, sedangkan rekomendasi kedua diupayakan dengan start lewat pemira. “Pemira jadi sarana untuk menentukan balon wali kota atau wawali dari internal partai. Hasilnya nanti akan menjadi pertimbangan dalam syura TOM,” urai dia.

Dia mengatakan partai di luar PDIP masih ada harapan untuk menang dengan pelaksanaan pilkada lewat DPRD. Meskipun dalam perhitungan di atas kertas, PDIP dipastikan menang dalam pilkada Solo 2015. “Masih ada peluang. Kami tidak boleh putus asa sebelum berusaha. Jika parpol di luar PDIP ini bersatu, harapan untuk menang masih terbuka,” pungkas dia. (ok)

Read More

RUU Pilkada Disahkan, Demokrat Ubah Format Koalisi

SOLO—Pasca-Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala daerah (Pilkada), Partai Demokrat Solo terpaksa harus mengubah format gerakan koalisi dengan partai politik (parpol) lain di DPRD Solo. Partai berlambang mercy itu menyiapkan tujuh kriteria untuk bakal calon (balon) wali kota dan wakil wali kota (wawali).

Tujuh syarat itu ditentukan berdasarkan hasil diskusi yang melibatkan kalangan akademisi, pelaku bisnis, tokoh agama, dan stakeholder lainnya. Demokrat mencoba melibatkan publik dalam pilkada Solo 2015 meskipun pelaksanaannya dimungkinkan lewat DPRD Solo.

Semula koalisi parlemen Partai Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sepakat untuk berlanjut hingga pilkada mendatang. Dua parpol yang tergabung dalam Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (FDNR) itu mendekati Partai Amanat Nasional (PAN). Tanpa menafikkan gagasan koalisi itu, Sekretataris DPC Partai Demokrat Solo, Supriyanto, memilih mengubah format koalisi.

“Format kami yang diubah dalam konteks pilkada langsung atau pun pilkada lewat DPRD. Syarat yang kami susun itu akan ditawarkan kepada semua parpol dan publik. Bagaimana respons mereka akan terlihat. Kami ingin balon wali kota dan wawali ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjawab tantangan Solo ke depan,” terang dia saat dihubungi, Sabtu, 27 September 2014.

Rakyat Dilibatkan

Supriyanto akan membuat minimal tujuh syarat. Ketujuh syarat itu juga akan ditawarkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemilik kursi terbesar di DPRD Solo. “Kami akan mendiskusikan tujuh syarat itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan kalangan akademisi dan tokoh masyarakat lainnya. Meskipun nantinya pilkada lewat DPRD, masyarakat masih punya peluang terlibat langsung,” tegasnya.

Supriyanto berpendapat dalam pilkada mendatang lebih mempertimbangkan aspek kualitas pemimpin, bukan elektabilitas figur. “Penentuan syarat itu berdasarkan pertimbangan akademis, pengalaman, dan elektabilitas. Bukan elektabilitas figur yang ditonjolkan, tetapi lebih pada kualitas proses demokrasi ini,” pungkasnya. (ok)

Read More

Jadwal Pilkada Solo 2015

Logo: Komisi Pemilihan Umum

Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo 2015 bakal dimulai pada Oktober 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo sudah menyusun tahapan Pilkada 2015 mulai dari pemutakhiran data pemilih, pembentukan lembaga penyelenggara pemilu, dan sosialisasi.

Ketua KPU Solo Agus Sulistyo sudah membuat rencana kegiatan berdasarkan alokasi anggaran Rp2,4 miliar dari APBD Perubahan 2014. Semula KPU merencanakan kebutuhan anggaran untuk tahapan pilkada mencapai Rp3 miliar sekian. Namun dalam proses pembahasan anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usulan kebutuhan anggaran tersebut dipotong sampai Rp800 jutaan. Pemangkasan anggaran Pilkada tersebut segera disiasati KPU dengan menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA).

Dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, usulan anggaran Pilkada kembali dipangkas sampai Rp800 jutaan. Pemangkasan anggaran di DPRD didasarkan pada tahapan Pilkada yang belum masif. Namun pada menit terakhir (last menute), Banggar DPRD Solo memutuskan untuk menambah anggaran lagi dengan mengambilkan dana dari perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak mungkin dilaksanakan pada tahun ini.

Read More