PKS Solo Jaring Balon Internal

Tahun 2015,Kota Bengawan itu bakal menggelar pesta demokrasi tahunan yang dikenal dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). PKS bersiap-siap mengusung balon internal dengan melakukan penjaringan kader internal DPD PKS Kota Solo

Jadwal Tahapan Pilkada Solo 2015

Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo 2015 bakal dimulai pada Oktober 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo sudah menyusun tahapan Pilkada 2015 mulai dari pemutakhiran data pemilih, pembentukan lembaga penyelenggara pemilu, dan sosialisasi

Antrean Petani Beli BBM

Puluhan warga antre membeli bahan bakar minyak (BBM) premiun di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jetak, Kabupaten Sragen, Rabu, 27 Agustus 2014. Mereka rela antre jeriken selama enam jam di SPBU tersebut karena adanya kebijakan pembatasan BBM dari pemerintah pusat.

Antrean BBM Mengular di Sragen

Antrean warga mengular saat membeli bahan bakar minyak (BBM) premiun di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jetak, Kabupaten Sragen, Rabu, 27 Agustus 2014.

PARTAI DEMOKRAT

Lambang bintang mercy Partai Demokrat. Di Solo, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono hanya memiliki tiga kursi di DPRD Solo

Kamis, 28 Agustus 2014

Profil kami

Konten blog ini merupakan analisis terhadap kondisi yang menghangat di daerah. Informasi yang disajikan dalam blog ini diambilkan dari wawancara narasumber langsung yang dipadukan dengan informasi dari media online. Blog ini dikelola oleh penulis lepas.
Hubungan kami:
pilkada.lokal@gmail.com

DAMPAK PEMBATASAN BBM, RATUSAN PETANI ANTRE DI SPBU

Puluhan warga antre membeli bahan bakar minyak (BBM) premiun di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jetak, Kabupaten Sragen, Rabu, 27 Agustus 2014. Mereka rela antre jeriken selama enam jam di SPBU tersebut karena adanya kebijakan pembatasan BBM dari pemerintah pusat. Mereka membeli BBM dengan jeriken hanya untuk mengisi pompa air untuk menyedot air untuk kebutuhan pertanian.

Antrean warga mengular saat membeli bahan bakar minyak (BBM) premiun di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jetak, Kabupaten Sragen, Rabu, 27 Agustus 2014. 

Jadwal Pilkada Solo 2015

Logo: Komisi Pemilihan Umum

Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo 2015 bakal dimulai pada Oktober 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo sudah menyusun tahapan Pilkada 2015 mulai dari pemutakhiran data pemilih, pembentukan lembaga penyelenggara pemilu, dan sosialisasi.
Ketua KPU Solo Agus Sulistyo sudah membuat rencana kegiatan berdasarkan alokasi anggaran Rp2,4 miliar dari APBD Perubahan 2014. Semula KPU merencanakan kebutuhan anggaran untuk tahapan pilkada mencapai Rp3 miliar sekian. Namun dalam proses pembahasan anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usulan kebutuhan anggaran tersebut dipotong sampai Rp800 jutaan. Pemangkasan anggaran Pilkada tersebut segera disiasati KPU dengan menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA).
Dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, usulan anggaran Pilkada kembali dipangkas sampai Rp800 jutaan. Pemangkasan anggaran di DPRD didasarkan pada tahapan Pilkada yang belum masif. Namun pada menit terakhir (last menute), Banggar DPRD Solo memutuskan untuk menambah anggaran lagi dengan mengambilkan dana dari perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak mungkin dilaksanakan pada tahun ini.

Senin, 25 Agustus 2014

Apa Kabar Pilkada Solo

Salah satu contoh atribut kampanye Jokowi-Rudy saat kampanye dalam Pilkada Solo beberapa tahun silam. Foto diambil dari id.wikipedia.com.
Tahun 2015 menjadi momentum perubahan bagi Kota Solo, sebuah kotak kecil yang menjadi salah satu barometer ekonomi Jawa Tengah. Tahun itulah Kota Bengawan itu bakal menggelar pesta demokrasi tahunan yang dikenal dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebuah perhelatan pergantian kekuasaan secara konstitusional yang dilindungi UU.
Sesuai dengan semangat UU Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pilkada menjadi beban APBD daerah setempat. Dalam konteks Solo, pembiayaan pesta rakyat itu pun ditanggung APBD Kota Solo selama dua tahap. Tahapan pra-Pilkada dimulai pada Oktober 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo pun sudah menyusun agenda untuk rekrutmen penyelenggara pemilu dan tahapan pemutakhiran data, serta sosialisasi-sosialisasi yang menelan anggaran sampai Rp2,4 miliar. Tahapan kedua dilaksanakan dengan alokasi anggaran APBD 2015 yang diprediksi mencapai Rp5 miliar. Sungguh pesta tahunan itu pun menghabiskan uang rakyat yang tidak sedikit.
Pejalanan tahapan itu terhitung cepat karena praktis sekitar 7-8 bulan karena Pilkada 2015 kemungkinan akan digelar pada awal April 2015. Sejak Agustus 2015, belum satu nama calon kepala daerah pun yang muncul. Bahkan para partai politik (Parpol) belum berani menunjukkan siungnya. Hasil pemilu legislatif (Pileg) 2014, ternyata hanya menghasilkan delapan Parpol yang mampu menduduki kursi di DPRD Solo. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak dalam Pileg. Lihat komposisi perolehan kursi di bawah ini!
PDIP 24 kursi
PKS 5 kursi
PAN 4 kursi
Golkar 4 kursi
Demokrat 3 kursi
Gerindra 3 kursi
PPP 1 kursi
Hanura 1 kursi
Berdasarkan komposisi Parpol tersebut, hanya PDIP yang bisa mengusung pasangan calon secara mandiri karena memenuhi ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah. UU itu mensyaratkan hanya Parpol yang memiliki 15% dari jumlah kursi di DPRD atau 15% dari jumlah perolehan suara sah di Pileg berhak mengajukan pasangan calon secara mandiri. Dengan demikian Parpol selain PDIP harus berkoalisi untuk bisa mengusung calon sendiri.
Dari sekian banyak media cetak dan elektronik, hanya Solopos yang berani memunculkan banyak tokoh potensial untuk menjadi pilihan rakyat. Harian Joglosemar pun hanya beberap nama yang disebut dan cenderung menonjolkan figur F.X. Hadi Rudyatmo yang kini masih menjabat Wali Kota Solo. Kedudukan Rudy, demikian sapaan Wali Kota itu, bukan dari hasil Pilkada, tetapi hanya menggantikan posisi Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta lewat Pilkada DKI.
Bila melihat flashback ke belakang, duet Jokowi-Rudy mampu bertahan di dua Pilkada Solo, yakni Pilkada 2005 dan Pilkada 2010. Sosok Jokowi yang paling menentukan atas kemenangan PDIP dalam dua Pilkada tersebut. Bahkan pada Pilkada 2010, pasangan Jokowi-Rudy memperoleh suara domian dan mutlak karena hampir mendekati 90%. Pertanyaannya, akankan muncul Jokowi jilid II di Solo? Mampunya Rudy kembali memimpin Solo dan berjiwa inovatif seperti Jokowi? Akankan muncul figur baru yang membawa perubahan Solo lebih maju, apalagi dengan keberadaan Jokowi sebagai presiden terpilih?
Kemajuan pembangunan di Solo amat sangat tergantung pada kiprah PDIP. Ada tiga indikator yang bisa diambil dalam mengukur kemajuan pembangunan Solo lima tahun ke depan. Pertama, keberadaan Jokowi yang asli Solo ternyata mampu menjadi orang nomor wahid di Republik Indonesia ini. Otomatis efek Jokowi itu akan membawa perubahan terhadap pembangunan Solo. Kedua, keberhasilan PDIP yang mampu memiliki 24 kursi di parlemen (53%). Fraksi terbesar yang posisi 50% lebih itu mampu mengambil kebijakan prorakyat dengan mudah, bahkan ekstrimnya bisa memandang sebelah mata partai lainnya yang secara kumulatif hanya 47%. Ketiga, indikator terakhir itu akan ditentukan dari hasil Pilkada 2015. Jika PDIP mampu membuktikan terhadap rakyat atas eksistensi PDIP di Solo dengan memiliki sosok Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Sinergi tiga kekuatan PDIP itu akan mampu mewujudkan Solo sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Ide-ide kreatif yang dirintis Jokowi pada periode I dan II akan bisa terwujud dengan mudah dengan goodwill pemerintahan di bawah kendali Jokowi sendiri. Bagaimana hasilnya, ya, ditunggu saja dan mari kita buktikan.

Rekomendasi DPP Syarat Mutlak Rudy Maju Pilkada 2015

Logo Pilkada

Berbagai media massa lokal beberapa kali menyebut F.X. Hadi Rudyatmo bakal bersaing dalam bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Rudy yang menjadi panggilan akrab Wali Kota Solo tentunya harus mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Maklumnya mekanisme di internal PDIP wajib hukumnya tegal lurus dari DPP atau Ketua Umum.
Ketika Rudy maju pun tentu tidak bisa hanya sendirian, tetapi membutuhkan figur pendamping yang bisa mengangkat popularitas menjelang Pilkada 2015. Waktu yang tersisa kurang dari setahun menuntut munculnya banyak spekulasi memunculkan bakal calon (balon) kepala daerah. Sosiolog Universitas Sebelas Maret Surakarta, Drajad Tri Kartono, saat berbincang dengan para wartawan, Jumat, 22 Agustus 2014, memberi analisis yang cukup berbobot terkait dengan dinamika politik yang kemungkinan terjadi pada Pilkada 2015. Analisis Drajad ini didasarkan pada pengalaman empiris pada Pilkada-Pilkada Solo sebelumnya (Pilkada 2005, Pilkada 2010). Drajad menggaris bawahi sosok JokoWidodo (Jokowi) sebagai figur inovatif yang paling tepat untuk mendampingi Rudy yang dianggap memiliki kemampuan dalam manajemen sosial.
Sosok seperti Jokowi inilah yang dibutuhkan Rudy dan Solo untuk masa-masa mendatang. “Pak Rudy sangat dibutuhkan di Solo ini. Beliau berhasil menjaga Solo tenang. Pak Rudy memiliki manajemen sosial yang luar biasa sehingga siklus konflik sosial 18 tahunan yang diprediksikan Pak Sudarmono tidak meledak di kota ini. Konflik yang muncul hanya di internal keraton saja,” kata Drajad.
Rudy harus mencari pendamping yang mumpuni dengan manajemen produk atau manajemen kota. Isu-isu agama masih sensitif di Kota Berseri dan harus menjadi pertimbangan siapa pun yang ingin maju Pilkada 2015, termasuk Rudy sendiri. Siapa pun balonnya harus mampu mengakomodasi perwakilan dari partai-partai yang berasaskan agama atau perseorangan yang bisa mewakili elemen yang ada, seperti figur Jokowi. Duet Jokowi-Rudy pada Pilkada 2005 dan Pilkada 2010 mampu mewakili semua elemen di Kota Bengawan ini.


Parpol bersiap-siap sambut Pilkada 2015

Dinamika politik di Solo terus menghangat mengingat tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 dimulai Oktober 2014. Sejumlah partai politik (Parpol) tentunya mulai bersiap-siap untuk menjalin komunikasi, baik di internal maupun eksternal. Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersiap membentuk Tim Optimalisasi Musyarakah (TOM), sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan penjajakan koalisi dan penjajakan nama-nama yang muncul dari hasil survei internal.
Dua orang petugas Satpol PP menertibkan atribut kampanye milik pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) tertentu di wilayah Banjarsari, Solo, Juni 2014 lalu.
Ketua DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto, masih membuka peluang koalisi dengan parpol mana pun, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Gerindra, dan partai lainnya. Banyak peluang tokoh yang bakal muncul dalam bursa Pilkada 2015.

Daftar perolehan suara dan kursi parpol
No   Parpol               Perolehan Suara    Kursi
1      PKS                    19.562 suara       5 kursi
2      PDIP                 152.250 suara     24 kursi
3      Golkar                 19.876 suara       4 kursi
4      Gerindra              22.102 suara       3 kursi
5      Demokrat            15.215 suara       3 kursi
6      PAN                   22.716 suara       4 kursi
7      PPP                    10.662 susra       1 kursi
8      Hanura                14.647 suara       1 kursi
Keterangan:
Jumlah kursi        :45 kursi
Jumlah suara sah : 297.073 suara
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.

Hasil Pileg 2014 menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Pilkada di Solo. Termasuk hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) juga menjadi dasar dalam perhitungan politik Pilkada 2015, mengingat salah satu capresnya, yakni Joko Widodo (Jokowi) berasal dari Kota Solo. Kota Berseri ini tentunya membutuhkan figur seperti Jokowi yang dikenal sebagai tokoh inovatif. Gebrakan-gebrakan pembangunan selama memimpin di Solo menjadi indikator keberhasilan Jokowi. Maka tidak mustahil bila dalam Pilpres 2014, Jokowi memiliki perolehan suara 84%.
Bagaimana kriteria calon Wali Kota Solo, idealnya merujuk pada kriteria yang ada pada diri Jokowi. Kriteria itu di antaranya;
1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Amanah
3. Lebih baik bukan orang dari partai politik (parpol), melainkan dari kalangan profesional atau pengusaha.
4. Memiliki kredibilitas, capabilitas, dan berjiwa negarawan.
5. Memiliki kemampuan secara finansial dan mapan secara ekonomi.
6. Memiliki elektabilitas yang memadai.